Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat diskusi forum legislasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (12/11/2024). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, dari Fraksi Partai NasDem, lugas menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang sedang dipertimbangkan. “Pintar belum tentu bijaksana,” papar Nurhadi mengkritik keras kebijakan RPMK yang ia anggap bisa berdampak negatif bagi para petani tembakau, pedagang, dan pekerja industri rokok saat diskusi forum legislasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (12/11/2024). 

Ia mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang ia nilai kurang bijaksana dalam mempertimbangkan dampak ekonomi. "Pak Menteri Kesehatan ini pintar, tapi nggak bijaksana," ujar Nurhadi, menggambarkan betapa kebijakan yang hanya memikirkan kesehatan fisik masyarakat tanpa memedulikan kesehatan ekonomi bisa menjadi masalah besar.

Nurhadi menggunakan analogi yang sederhana namun kuat. "Kalau kita naik mobil di tengah sawah dan ada kerbau lewat, kita harus berhenti dulu. Kalau merasa benar lalu terus jalan, bisa-bisa kita tabrakan, kerbaunya mati, dan petaninya rugi," jelasnya. 

Aspirasi Petani dan Pekerja Industri Tembakau 

Sebagai anggota DPR yang mewakili daerah di mana industri tembakau menjadi urat nadi perekonomian, Nurhadi menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap nasib para petani tembakau dan pekerja industri rokok. Ia mengungkapkan bahwa berbagai elemen masyarakat, seperti petani cengkeh, pedagang ritel, dan karyawan pabrik rokok, akan mengalami imbas negatif jika RPMK tersebut disahkan tanpa mempertimbangkan sisi ekonomi.

"Dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan, saya satu-satunya anggota Komisi IX yang bertanya soal RPMK ini. Fraksi NasDem sudah mengarahkan saya untuk mengawal kebijakan ini, agar dampaknya tidak merugikan masyarakat," katanya. Ia menjelaskan bahwa fraksinya terus berupaya memastikan kebijakan yang diambil nantinya dapat mewadahi kepentingan orang banyak dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

Kompleksitas Dampak Ekonomi: Potensi Kehilangan Rp308 Triliun 

Nurhadi juga mengingatkan pemerintah akan potensi kerugian besar jika RPMK tersebut diberlakukan. "Potensi kehilangan pemasukan negara mencapai Rp308 triliun rupiah," tegasnya. Menurutnya, pemasukan dari pajak dan cukai tembakau sangat besar, dan jika RPMK memukul industri ini terlalu keras, dampaknya bisa meluas hingga ke pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan di atas 5%. "Jika kebijakan ini diterapkan tanpa pertimbangan yang matang, kita bisa kehilangan target pertumbuhan ekonomi," katanya.

Seruan untuk Kebijakan yang Bijak dan Partisipatif Diskusi yang digelar di tengah suasana yang penuh perhatian itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi petani tembakau, gabungan pabrik rokok, hingga perhimpunan pesantren dan pedagang kelontong. Kehadiran mereka menegaskan betapa pentingnya kebijakan yang inklusif dan partisipatif. “Kami dari Fraksi NasDem akan terus mengawal ini. Kita butuh keputusan yang bijak, bukan yang hanya memihak satu sisi,” ucap Nurhadi. (ssb/aha)